Saya Tidak Ingkar Janji, Kata Menpan

Kalau melihat permasalahan Tenaga Honorer di Indonesia ini memang sangat-sangat mengharukan. Kemarin tanggal 10 Februari 2016, eks tenaga honorer kategori dua telah mengadakan aksi unjuk rasa dengan tujuan minta payung hukum dan penjelasan dari Bapak Presiden Ir.Joko Widodo, akan tetapi tidak bisa bertemu dengan beliau. 

Dan inilah berita selengkapnya mengenai hasil demo K2 tanggal 10 Februari 2016.

Saat memantau aksi demo nasional honorer K2, Menteri Pendayagunaan ‎Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendengar langsung orasi dari semua perwakilan daerah. Seluruhnya menyudutkannya dan menyebut politikus Partai Hanura tersebut ingkar janji.

“Saya dengar semua tuntutan honorer K2. Saya diminta turun karena ingkar janji,” kata Yuddy saat memantau jalannya aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Rabu (10/2).

Hanya saja, Yuddy menampik ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, KemenPAN-RB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

“Jadi itu ada catatannya juga, cuma karena rapatnya tertutup ya jadi tidak terungkap ke publik,” kilahnya.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara MenPAN-RB, mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR.

“Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran,” ujar Herman.

Menurut Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2.

“Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil,” katanya.

Namun demikian, Herman menegaskan pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. KemenPAN-RB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

“Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," tandasnya

Sumber: jpnn.com