Bagi anda yang mau mendaftar sebagai abdi negara baik dari kalangan umum atau pun dari kalangan honorer, kayanya anda harus bersedih hati. Pasalnya Menpan baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya melum dulu mengadakanseleski CPNS dari berbagai kalangan. Alasannya belum siap. Seperti yang saya kutip dari laman jppn.com Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan memang benar tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS baru. Baik itu dari kelompok pelamar umum maupun tenaga honorer kategori dua (K-II).
"Yang ada hanya kuota untuk sekolah kedinasan," ujar Yuddy di kantornya kemarin. Data sementara, kuota CPNS baru dari kelompok pelajar sekolah kedinasan berjumlah 10 ribu kursi.
Yuddy mengatakan pemerintah tetap membuka lowongan CPNS dari sekolah kedinasan, karena kuotanya sudah diatur atau dirancang sejak lama. Sedangkan untuk pelamar umum, pemerintah tahun ini tidak mengalokasikan anggaran tes atau seleksi CPNS baru.
"Tahun ini kita fokus merancang bagimana mekanisme tes CPNS baru untuk tahun depan," katanya. Termasuk bagaimana mengakomodir tuntutan supaya tenaga honorer K-II yang lulus validasi alias asli, tetapi tidak lolos tes.
Informasi awal pengangkatan tenaga honorer K-II yang bergulir mulai tahun depan, dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Rencananya kuota CPNS baru yang disiapkan untuk tenaga honorer K-II berjumlah 30 ribu kursi. "Pembahasan masih berlangsung, masyarakat tunggu informasi resmi dari pemerintah," katanya.
Sedangkan untuk kelompok pelamar umum, awalnya tahun ini akan disiapkan 100 ribu kursi. Tetapi akhirnya diputuskan rekrutmen CPNS baru tidak dibuka.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, pemerintah harus siap terhadap konsekuensi penghentian rekrutmen CPNS baru. "Khususnya terkait dengan posisi atau formasi guru," katanya di kantor PGRI kemarin.
Dia menegaskan proses pendidikan tidak boleh terganggu kekosongan guru karena tidak ada pengganti yang pensiun. Kebijakan menyetop rekrutmen CPNS baru ini diharapkan juga tidak boleh menggangu pelayanan vital lain seperti kesehatan.
Sulistyo menuturkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih belum memiliki data populasi guru secara akurat. Dia mengatakan informasi yang beredar jumlah guru sejatinya sudah cukup. Tetapi sebarannya belum merata. Guru menumpuk di wilayah perkotaan. Namun kosong di wilayah pedesaan.
Jika benar guru dia Indonesia sudah cukup tetapi sebarannya belum merata, dia berharap pemerintah pusat lebih tegas menjalankan distribusi guru. Aturan redistribusi guru yang menumpuk di perkotaan kemudian digeser ke wilayah pedasaan, menurut Sulistyo selama ini belum efektif. Akibatnya dikampung dan didesa masih banyak kekurangan guru, yang ada hanya guru wiyata bakti yang gajinya sangat minim. Kalau seperti ini bisa dikatakanpendidikan belummerata.
akan berlangsung sampai kapan kang
BalasHapusNgga tahu Mangs, ini pemerintah kaya setengah hati.
Hapus