Usiaku sudah tua, kurang lebih 33 tahun, mengabdi sudah sejak 2002 sampai sekarang masih aktif. Sampai saat ini juga tidak ada UMR untuk guru Swasta atau Honorer. Mau bagaimana negeri ini, wong sama guru saja tidak menghargai, mau maju gimana kalau kesejahteraan gurunya tidak dipenuhi. Sungguh ironis negeri ini.
Komisi II DPR RI masih menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk memperjuangkan anggaran honorer kategori dua (K2) masuk dalam APBNP 2016. Rencananya, pembahasan APBNP 2016 dimulai sekitar Maret tahun depan.
"Kami masih berharap banyak ke pemerintah. Ini aspek kemanusiaan saja karena honorer K2 ini banyak yang sudah tua. Mereka tidak punya peluang lain selain berharap di-PNS-kan," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Rabu (2/12).
Dia menambahkan, Komisi II akan mendesak pemerintah untuk memasukkan anggaran honorer K2 masuk prioritas. Meski begitu, proses verifikasi validasi data-data honorer K2 harus tetap jalan.
Menurut politikus Gerindra ini, meski banyak daerah yang kebingungan dengan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian K2, namun mereka tetap melakukan verval. Ini sebagai antisipasi manakala turun kebijakan baru pemerintah.
"Pemerintah kita sekarang kan berubah-ubah. Ini membingungkan pemda, karena itu anggaran K2 akan kami upayakan masuk dalam APBNP 2016," terangnya.
Sementara kalangan honorer K2 tetap berharap diangkat. Seperti kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru, Riau, Said Syamsul Bahri.
"Kami ini sudah terlanjur basah, mau cari pekerjaan lain sudah telanjur tua. Sekarang cuma berharap pemerintah menghargai pengabdian kami saja. Mudah-mudahn MenPAN-RB tidak obral janji lagi," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.