Setelah Kurikulum 2013 di hentikan oleh Mentrei Pendidikan Anis Baswedan, datang dari pegiat LSM yang cukup terkenal yakni Indonesian Coruption Watch (ICW) meminta kepada Pemerintah agar Implementasi Kurtilas dihentikan secara total.
Hal ini dilakukan karena kurikulum 2013 tidak mencerminkan semangat Otonomi Daerah, seperti berita yang dilansir Tempo.
Kurikulum 2013 itu upaya resentralisasi, tidak mencerminkan otonomi daerah. Kata Febri (Koordinator Divisi monitoring Pelayanan Publik Indonesia ICW) yang dihubungi pada Minggu , 7 Desember 2014.
Menurut Febri, Kurikulum yang dirancang pada masa Mentri Muhamad Nuh iniisinya menyamaratakan pendidikan sesuai dengan standar baku Pemerintah Pusat, mulai dari kurikulum hingga pengadaan buku pun dari pusat. Padahal setiap Daerah memiliki potensi yang berbeda-beda.
"Seharusnya Pemerintah Pusat memberi kesempatan kepada masing-masing Daerah untuk mengembangkan pendidikannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing".
Febri mengklaim, sudah bicara dengan Anis Baswedan untuk tidak membuang-buang waktu jika ingin membuat kurikulum baru. Kurikulum ini kalau bisa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMN menyebut Pemerintah agar menyempurnakan Kurikulum 2006 alias Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Febri juga menyatakan bahwa Kurikulum yang ditetapkan mulai bulan Juli 2013 ini menuai banyak kelemahan. Salah satunya adalah Produksi Buku yang rawan penyelewengan.
Seperti diketahui bahwa Buku Kurikulum 2013 diterbitkan secara gratis oleh Pemerintah, jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggungjawab dalam hal pendistribusian buku ini.
Sumber : kkgjaro.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.