Presiden Jokowi : Hitungan 28 T Untuk Honorer K2, Bisa Untuk Membangun 48 Waduk

Sudah lama rasanya sebagai tenaga honorer menunggu kabar baik dari Pemerintahan Jokowi ini, akan tetapi apalah daya kita masih saja di gundahkan dengan adanya perubahan-perubahan yang terus terjadi mengenai mekanisme pengangkatan Honorer K2 ini. Banyak sekali pendapat mengenai pengangkatan K2 ini, seolah-olah pemerintah keberatan mengangkat K2 ini. Entah kenapa! Sedangkan untuk bayar Guru Sertifikasi saja dananya ada, apalagi jika dibandingkan dengan pekerjaan Guru Sertifikasi dan guru Honorer nyaris tidak ada bedanya. Kerjanya sama, yang beda hanya pada kesejahteraannya saja. Inilah informasi baru yang saya kutip dari media jppn.com pada 24/10/2015.

Pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tidak semulus yang dibayangkan. Pasalnya, ada permintaah Presiden Joko Widodo agar mengkalkulasi ulang kebutuhan pegawai baik dari pelamar umum maupun honorer K2.

"Mengenai masalah eks tenaga honorer K2, Presiden meminta agar ada kalkulasi ulang dengan solusi yang mantap yang sudah dihitung dari kebutuhan pegawai, kualitas pegawai sampai anggaran," kata Menteri Pendayaginaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Jumat (23/10).

Yuddy mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa dari aspek anggaran, kebutuhan untuk pengadaan CPNS daru honorer K2 ini tidak mempengaruhi kondisi ekonomi. "Namun, pemikiran Pak Presiden berbeda. Menurutnya, kalau anggaran K2 Rp 28 triliun (untuk gaji para honorer jika sudah jadi PNS, red) maka bisa membangun kurang lebih 48 waduk, seperti itu pemikirannya," ujarnya.

Yuddy meminta kepada BKN bersama Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB untuk membuat kalkulasi. Kalkulasi tersebut dibuat dengan menyediakan sekitar empat opsi, sehingga Presiden bisa dengan mudah memilih mana yang bisa digunakan.

"Yang terpenting opsinya yaitu mengikuti aturan dan juga adanya keadilan," ujar Yuddy.

Selain itu, dia meminta agar BKN menutup peluang percaloan dan penipuan. Salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi, baik di media eksternal maupun internal kementerian.

"Saya minta skenario berlapis dan bisa dirumuskan oleh beberapa orang saja menghasilkan opsi-opsi untuk Presiden. Dan yang penting kita bisa  membuat brikade agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekrutan ini tidak terjadi," pungkasnya.