Pengangkatan Honorer K1 di Kab.Nganjuk Oknum Menpan Minta Jatah Banyak

Permasalahan Honorer di Indonesia ini memnag belum surut. Dari masalah K2 sampai dengan K1, harusnya K1 sudah habis atau selesai. Karena yang K1 harusnya juga turun status menjadi K2. Akan adakah istilah K3 di Negeri ini, sungguh kasihan nasib para Honorer ini. Pemerintah harusnya memikirkan hal ini secara serius, bagaimana tidak secara tidak langsung para honorer ini sudah membantu Pemerintah.

Forum honorer kategori satu (K1) Kabupaten Nganjuk menilai ada kejanggalan dalam proses pegusulan formasi CPNS, yang menyebabkan proses pengangkatan mereka menjadi CPNS tersendat-sendat.

Pasalnya baik bupati maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) selalu memberikan pernyataan yang berbeda-beda.

"Kami curiga Bupati Nganjuk bermuka dua. Di depan kami ngomonganya sudah mengajukan surat kepada MenPAN-RB untuk penetapan formasi. Tapi begitu dicek di KemenPAN-RB, katanya usulannya hanya 200 orang makanya belum diproses pengangkatan kami," beber Ketua Forum Honorer K1 Nganjuk Sadjianto kepada JPNN, Jumat (27/11).

‎Ditambahkan Sekretaris FHK1 Nganjuk Jhon Wadoe, dari BKD Nganjuk malah menyebutkan, formasi K1 belum ditetapkan KemenPAN-RB karena ada oknum di instansi tersebut minta "jatah" banyak.

"Ini informasinya sampai ada permintaan upeti oleh oknum KemenPAN-RB. Kami tidak tahu kebenaran infonya, tapi ini sudah kami laporkan dalam surat kami kepada MenPAN-RN, tapi belum direspon," keluhnya.

Kesimpangsiuran informasi inilah membuat honorer K1 Nganjuk menduga-duga ada "permainan" antara daerah dan pusat dalam pengangkatan mereka. Lantaran sudah dua tahun sejak pertimbangan teknis BKN keluar, namun 1.178 honorer K1 belum diangkat satupun.

"Masa honorer K1 di 31 instansi lainnya sudah jadi‎ PNS, kami yang belum diproses sama sekali. Ada apa ini? Kalau ingin cari kebenaran, mestinya MenPAN-RB memanggil bupati Nganjuk membahas masalah ini. Kami siap memberikan data-data kalau MenPAN-RB minta," tandas Sadjianto.

Source : jpnn.com