Untuk Menghemat Anggaran, Menkeu : Gaji PNS Tidak Boleh Dipotong

Melalui Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) Pemerintah akan berencana memangkas beberapa pos belanja, apa saja pos-pos yang akan di potong itu? Diantara pos yang akan dipotong adalah elanja barang, belanja pegawai dan belanja subsidi untuk menghemat anggaran dan belanja negara.

Tetapi pihak Kemenkeu memastikan tidak akan memotong gaji PNS termasuk gaji Menteri Keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkeu, Bambang Brodjonegoro, ketika ditanyakan apakah gajinya akan ikut dipangkas, dia mmeberikan jawaban penegasan. "Kalau gaji nggak bisa dipotong, seperti gaji PNS dan lainnya karena itu berkaitan dengan hak orang," tutur Bambang kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu (3/1/15). Dia menjelaskan kemungkinan tingkat upah turun hanya ada dalam teori ekonomi klasik.

Namun kenyataanya tak ada pemotongan gaji." kalau sifatnya di luar hak orang bisa dilakukan, misalnya honorarium, perjalanan dinas dan sebagainya,"terangnya. Pemangkasan, menurut Bambang brodjoegoro, hanya bisa dilakukan apabila anggaran tersebut memberi dampak minimal terhadap pelayanan dan pertumbuhan. "Kalau gaji dipotong, nanti dia pulang, istri atau suaminya tanya gaji bulan in? Masa turun, ya nggak bisa,"tukas dia.

Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani pernah menyatakan, pihaknya akan melakukan efesiensi pada belanja subsidi, belanja barang dan belanja bantuan sosial (bansos) serta belanja pegawai. Hal ini merupakan cara untuk menjaga pembengkakan pos anggaran dan kemungkinan adanya penurunan pendapatan karena kondisi ekonomi.

"Kalau efesiensi bansos dan belanja barang, kami minta kepada masing-masing kemnetrian/lembaga untuk mengendalikannya. Tapi saya belum tahu, karena meski dicek di kementerian / lembaga, "kata dia. Sementara itu, efesiensi belanja pegawai, lanjut Askolani dengan memangkas honor tim hingga anggaran perjalanan dinas. Pemerintah ingin melanjutkan pengendalian terhadap penggunaan belanja pemerintah mengingat dampaknya terhadap postur dari defisit anggaran.

"belanja subsidi juga di cek ulang, sehingga perlu dilakukan pengendalian volume bahan bakar minya bersubsidi supaya kuota 48 juta kiloliter tidak terlampaui di tahun ini. Biar kementerian ESDM yang mendesain effort-nya, "kata Askolani.

Source : bisnis.liputan6.