Sungguh tragis nasib Honorer di Negeri tercinta ini, kenyataan di lapangan banyak sekali tenaga honorer yang gajinya dibawah UMR, gaji mereka rata-rata 200-300 ribu perbulan, mereka bekerja dari jam 07.00 s.d jam 13.30, coba kalau dihitung-hitung perhari mereka dapat honor berapa.
Status kepegawaian guru honorer dinilai tidak jelas, bahkan gaji yang diterimanya tidak layak. Hal ini dikatakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (18/3).
yang diherankan ternyata masih banyak para lulusan guru yang masih muda yang ingin berwiyata bhakti, padahal honor mereka sangat minim. Saya sendiri merasa iba dengan kondisi seperti ini, banyak dari para honorer yang usianya sudah tua-tua, dan mereka sudah lama sekali pengabdiannya, jangankan untuk membuat rumah yang layak, untuk membeli alat transportasi saja tidak bisa, berbanding terbaling dengan para guru PNS yang sudah terima sertifikasi disamping itu gaji mereka hampir tiap tahun mengaami kenaikan. Mungkin pihak pemerintah perlu turun langsung kebawah khususnya kedaerah-daerah untuk melihat langsung kondisi para tenaga honorer ini. "Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo.
Menurutnya, guru honorer yang seharusnya didahulukan untuk seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) malah menjadi korban 'permainan' data di tingkat kabupaten/kota. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang masuk database.
"Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, baru kemudian BKD melakukan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk menggolkan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," kata Sulistyo.
Pemerintah menilai jumlah guru sudah cukup. Padahal menurut catatan PGRI, jumlah guru disebut sudah cukup itu karena menyertakan guru honorer. Data yang dimiliki pemerintah tentang jumlah guru di Indonesia tidak akurat.
"Ini serius kami sampaikan, Pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," kata Sulistyo.
Data jumlah guru yang selama ini digunakan pemerintah adalah termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup.
"Padahal, merekalah (guru honorer) yang sekarang mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup," imbuhnya.
Semoga nasib tenaga honorer di negeri ini segera diperbaiki, Amin.
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan baik & Relevan dengan conten Artikel, Dilarang menyisipkan Link Hidup. jika Teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu diperbolehkan, Terima kasih.