PENSIUN TIDAK LAGI DIBIAYAI OLEH NEGARA

Setiap orang pastilah ingin pensiun dengan tenang dan sejahtera tentunya, Salah satu bentuk penghargaan Pemerintah terhadap Pengabdian seorang PNS adalah lewat dana Pensiun yang diberikan oleh para pensiunan PNS yang bersumber dari Pemerintah.

Setiap Presiden pasti memiliki cara yang berbeda dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik. Meskipun demikian, pada pemerintahan era Jokowi-JK saat ini bahwa pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi dibiayai oleh negara dikarenakan tidak lagi ada dalam anggaran APBN. Seperti apa beritanya, yuk disimak selengkapnya.

Pada 2012 pemerintah mewacanakan pengubahan sistem pembayaran bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sistem pembayaran dengan konsep pay as you go dinilai turut andil dalam membebani anggaran negara. Kementerian PAN-RB pun menggulirkan konsep pembayaran fully funded, di mana dana pensiun adalah akumulasi dari pembayaran premi murni dari PNS tersebut.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK ini, perubahan konsep pesiun itu akan segera diterapkan pada tahun depan. Terhitung mulai 2017, pemerintah akan memberlakukan sebuah sistem baru mengenai pembayaran jaminan pensiunan dan jaminan hari tua PNS dan TNI/Polri seiring dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pensiunan PNS dan TNI/Polri tak lagi dibiayai dari APBN melainkan dari akumulasi premi murni PNS.

“Mulai 2017 pensiunan tidak lagi dibayar dari APBN. Sistem pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS dan Polri akan berubah dari sebelumnya Pay As You Go menjadi sistem Fully Funded,” kata Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yuliana Setiawati di sela Rakor Perumusan Kebijakan Sistem Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (13/3).

Yuliana justru mengklaim sistem baru ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan PNS dan TNI/Polri, sekaligus mengatur sistem penggajian baru bagi PNS dan TN/Polri yang masih aktif.

Perlu anda ketahui, bahwa beban pensiun dalam APBN rata-rata naik sekitar Rp 5 triliun tiap tahunnya. Di mana pada 2012 anggaran pensiun mencapai Rp 69 triliun dan 2013 sekitar Rp 74 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih memberi subsidi dana pensiun PNS meski para pelayan negara tersebut juga telah dipotong gajinya per bulan untuk tunjangan hari tua.

Cara inilah yang  diyakini bisa menghemat anggaran negara baik dari tanggungan kewajiban pembayaran anggaran pensiun maupun potensi kebocoran anggaran subsidi pensiun.

Berdasarkan data Lembaga Administrasi Negara (LAN) pemotongan gaji PNS saat ini sebesar 10 persen. Di mana 2 persen untuk Askes, 2,35 persen untuk tabungan hari tua dan 4,75 persen untuk pensiun.

Selain mengubah sistem pembayaran pensiunan PNS, pemerintah juga sedang memfinalisasi enam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni RPP tentang Manajemen PNS, RPP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Ada pula RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, RPP tentang Kinerja dan Disiplin PNS, RPP tentang Jaminan Hari Tua dan Pensiun PNS, RPP Peraturan Pemerintah tentang Korp Profesi Pegawai ASN.

“Butuh masukan dari pemangku kepentingan terutama Badan Kepegawaian Daerah mengenai berapa yang diinginkan untuk peningkatan kesejahteraan PNS, menyangkut berapa besar iuran yang dikeluarkan pemerintah dan berapa yang ditanggung PNS,” ujar Yuliana.

Sorce: herlinbima.com